Jakarta-bansm---Pelaksanaan akreditasi diharapkan fokus kepada sekolah/madrasah yang berpotensi memiliki masalah dan terletak di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Kebutuhan ril harus menjadi dasar penganggaran akreditasi sekolah/madrasah, terutama daerah 3T. Hal ini disampaikan oleh Mendikbud  dalam arahannya kepada Ketua BAN-S/M saat Acara Audiensi yang berlangsung di Kantor Mendikbud, Senayan, Jakarta (13/2/2018). Muhadjir juga menekankan agar BAN-S/M dapat turut serta dalam memantau berbagai penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan. Hal ini pernah disampaikan Muhadjir pada kesempatan berbeda pada saat pelantikan BAN-S/M agar bisa mengkritik kebijakan-kebijakan Kemendikbud.

Ketua BAN-S/M, Toni Toharudin, yang hadir untuk audiensi tersebut didampingi oleh Maskuri (Sekretaris), Muhammad Nur (anggota), dan Dinan Hasbudin (Tim Ahli) menyampaikan undangan kehadiran kepada Mendikbud pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)–I BAN-S/M dan BAP-S/M yang direncanakan pada 19-21 Februari 2018 di Kota Tangerang.

Toni Toharudin yang pada kepengurusan BAN-S/M sebelumnya merupakan anggota yang membidangi data dan sistem akreditasi sekolah/madrasah menyampaikan kondisi pelaksanaan akreditasi sudah semakin baik sejak kepengurusan periode sebelumnya. Pelaksanaan akreditasi telah menggunakan sistem daring dan terkoneksi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud. Sementara dengan Education Management Information System (EMIS) Kemenag RI mulai dikerjasamakan awal bulan Februari ini.[dha]