Balikpapan---Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan kegiatan Penguatan Mutu Pendidikan Melalui Akreditasi PAUD, PNF, dan Sekolah/Madrasah di Kalimantan Timur. Workshop yang digelar pada hari Sabtu (6/5/2023) di Hotel Grand Tjokro ini mengundang para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan dari berbagai kalangan. Beberapa yang diundang Irfan Taufik, S.Ag., M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur), Hj. Nurlela Rahmat Mas’ud, S.E. (Bunda PAUD Kota Balikpapan, Mutanto, S.Pd., M.Si (Kepala cabang Dinas Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, H.A. Johan Marpaung, S.Ag., M.M. (Kepala Kanwil Kemenag Kota Balikpapan), Drs. Kukuh, M.Pd. (Ketua BAN-S/M Provinsi Kalimantan Timur), Rifyanto Bakri, SIP (Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur).

Salah satu nara sumber, hadir ketua BAN-S/M, Dr. Toni Toharudin, M.Sc. yang memaparkan materi sistem akreditasi terbaru. Menurutnya, pada tahun 2018, BAN-S/M telah menerima masukan dan mengevaluasi sistem akreditasi yang sudah berjalan. Hasilnya, penilaian akreditasi sekolah/madrasah mengalami pergeseran dari penilain akreditasi berbasis kepatuhan administrative (compliance) menjadi berbasis kinerja (performance) dan tersusunlah perangkat baru, IASP2020 yang fokus pada penilaian atas empat komponen: (1) Mutu Lulusan, (2) Proses Pembelajaran, (3) Mutu Guru, dan (4) Manajemen Sekolah/Madrasah. Penilaian compliance tetap dilakukan melalui data sekunder yang bersumber dari Dapodik Kemendikbudristek dan Emis Kemenag.

Selain itu, BAN-S/M mengembangkan sistem pemantauan akreditasi melalui dasbor (Dashboard Monitoring System). Dengan DMS ini, jelas Toni, BAN-S/M memantau kinerja satuan pendidikan dan mengambil keputusan apakah sekolah/madrasah yang sudah habis masa berlaku sertifikat akreditasinya akan dilakukan perpanjangan secara otomatis atau akan menjadi sasaran visitasi.

Toni Toharudin, yang lulusan S3 Spatial Sciences dari Groningen University The Netherland tahun 2010 ini, juga menegaskan pentingnya kemitraan sebagai Kebutuhan dalam rangka mendorong tindaklanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah sebagai wujud nyata pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan secara berkelanjutan. Penilaian Akreditasi harus menjadi bagian penting dari usaha penjaminan mutu sekolah/madrasah, tegasnya lagi.

Dalam kesempatan paparan, data akreditasi provinsi Kalimantan Timur ditampilkan. Sejumlah 3.382 satuan pendidikan telah diakreditasi oleh BAN-S/M. Pada tahun 2018 telah diakreditasi 476 S/M. Sementara tahun 2019 dan 2020 masing-masing diakreditasi sejumlah 665 dan 62 S/M. Pada tahun 2021, telah diakreditasi sebanyak 1.199 S/M dan 980 S/M diakreditasi tahun 2022 yang lalu.

Sementara capaian akreditasi 3.382 satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, terdapat 1.143 S/M yang mendapat peringkat akreditasi A (Unggul), 1.601 mendapat peringkat akreditasi B (Baik), dan 597 S/M meraih predikat C (Cukup). Di provinsi Kalimantan Timur, urai Toni kembali, terdapat S/M yang tidak terakreditasi sebanyak 21 satuan pendidikan dan 20 satuan pendidikan mengalami kedaluwarsa sertifikat akreditasi pada tahun 2022.

Khusus pada tahun 2022 yang lalu, di provinsi Kalimantan Timur terdapat dua kebijakan penilaian akreditasi S/M. Dari 980 S/M yang menjadi sasaran, 797 S/M diakreditasi secara automasi yang didalamnya terdapat 20 S/M yang dinyatakan kedaluwarsa sertifikat akreditasinya karena S/M tersebut tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pengajuan akreditasi ulang. Selain itu, 183 S/M yang telah mengajukan untuk diakreditasi ulang dan menurut data dasbor terindikasi nilainya mengalami penurunan, S/M tersebut diakreditasi secara visitasi.

Pada tahun 2023, lanjut Dr. Toni Toharudin, M.Sc., terdapat 407 Sasaran S/M di Provinsi Kalimantan Timur yang harus divisitasi, namun anggaran hanya cukup untuk 180 S/M. Dalam kesempatan ini, tentu berharap mendapat dukungan dan perhatian bu Dr. Ir. Hetifah Sjaifudin, MPP sebagai wakil ketua Komisi X DPR RI agar ada perubahan anggaran di tahun 2023 ini sesuai dengan data yang dimiliki sehingga tidak terjadi backlog.

Selain Toni, hadir juga Ketua BAN PAUD dan PNF, Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. menjadi nara sumber yang memaparkan perkembangan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF. Sebelumnya, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudin, MPP. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) menyampaikan materi sebagai Pembicara Kunci dalam kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris BSKAP Kemendikbudristek, Dr. Suhadi, S.Pd., M.T. dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan, antara lain Tim Dikmas Bidang PAUD dan PNF, Tim Kurikulum Bidang PSD, Tim Kurikulum Bidang PSMP, 121 satuan pendidikan dan 1 yayasan, 78 Kepala sekolah, 48 pendidikan (Guru & Tutor Kesetaraan), dan 1 tenaga Administrasi Sekolah, HIMPAUDNI, dan Mahasiswa. [dha]